Bentuk Desa Pengawasan Dan Desa Anti Money Politic Bawaslu Kab. Batang Gandeng Mitra Kerja

Ketua Bawaslu Kabupaten Batang Achmad Soeharto saat menjadi narasumber dalam Rakor dengan Mitra Kerja, Senin (28/10). Foto : Beni Priyo Hanggara.

BATANG – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Batang menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Mitra Kerja hari ini di Hotel Dewi Ratih Batang, Senin (28/10).

Dihadiri 70 orang peserta yang terdiri dari unsur Camat, Pemerintah Desa, Tim Penggerak PKK, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda.

Rakor ini diselenggarakan untuk membangun sinergitas, mendapatkan masukan guna peningkatan kinerja, mengkonsep kegiatan dan program kerja pembentukan Desa Pengawasan dan Desa Anti Money Politic.

Saat ini Desa Pengawasan dan Desa Anti Money Politic menjadi program Bawaslu yang tengah disiapkan. Dan nantinya bisa menjadi contoh dan pelopor masyarakat sadar pengawasan dan Desa Anti money politic pada Pemilu mendatang.

Sebagai narasumber, Dr. Agung Wisnu Barata selaku Kepala Dispermades Kab. Batang menyampaikan regulasi yang mengatur money politic saat ini masih lemah. “Evaluasi pelaksanaan Pilkades salah satunya. karena tidak adanya pengawas, sementara kebanyakan panitia adalah bawaan dari calon Kades, repotnya kalau panitia yang melanggar”. Ujarnya.

“Maka ini sangatlah vital, sehingga penataan regulasi menjadi sangat diperlukan. Gagasan smart village itu penting karena dari sana pembangunan masyarakat dimulai sehingga kedepan akan memunculkan masyarakat yang sadar dan pada akhirnya menolak money politic.” Tambahnya.

Sementara Ketua Bawaslu Kabupaten Batang Achmad Soeharto mengatakan ada tiga kategori pemilih, yaitu pemilih loyalis adalah pemilih idiologis, pemilih tipe ini biasanya militan, pemilih kedua adalah pemilih rasionalis, pemilih tipe ini biasanya dari kalangan intelektual yang lebih mengedepankan aspek visi misi kandidat, dan yang terakhir adalah pemilih pragmatis kecenderunganya adalah masa bodoh terhadap calon yang penting dari sisi material yang diberikan. “Saya kira inilah 3 hal yg perlu diperhatikan bersama, kita tentu berharap bagaimana pemilih ini menjadi cerdas sehingga tidak mudah dipengaruhi pilihannya hanya karena materi.” Tegas Harto.

Dilanjut diskusi pemantapan progam pembentukan Desa Pengawasan dan Desa Anti Money Politic yang dipandu oleh Mahbrur Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal Bawaslu Kabupaten Batang yang meliputi Desa Kalisari, Desa Silurah dan Desa Bismo. Sedangkan Desa Anti Money Politic adalah Desa Kemiri Barat, Desa Kepuh dan Desa Sodong.

Tim Liputan : Slamet R., Virgiana R., Arina R., Fatchur R., Sudargono. Beny Priyo Hanggara.