Perlu Dasar Hukum Yang Kuat Dalam Pembuatan Keputusan

Batang - Penyusunan sebuah peraturan hendaknya diperkuat pada sisi regulasi terutama pada dasar hukum/konsideran seperti memasukkan peraturan terkait seperti Peraturan Bupati, Gubernur dan sebagainya, jadi bukan hanya mencamtumkan Undang-Undang tetapi juga regulasi yang menyangkut teknis seperti Perda reklame dan sebagainya. Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Batang Luthfi Dwi Yoga pada kegiatan rapat Pembahasan Keputusan Bupati Batang Tentang Penetapan Tempat/Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, yang digelar di aula Bakesbangpol Kabupaten Batang, Kamis (19/Oktober/2023).   “Hal ini penting, semakin kuat dasar hukum maka akan semakin kuat juga keputusan yang dihasilkan, karena di Bawaslu sendiri dalam mekanisme penegakan hukum ada kategori melanggar peraturan perundang-undangan lainnya. Jika di keputusan Bupati ini sudah kuat maka akan memudahkan dalam penegakan hukum,” imbuh Luthfi.   Kontestasi politik pasti ada indikasi kompetitif dan dapat bermuara pada konflik. Agar tidak berlanjut, aturan harus dibuat agar saat terjadi konflik kita sudah ada payung hukum untuk bertindak, salah satunya adalah pembahasan hari ini tentang penentuan lokasi kampanye, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Bakesbangpol Batang, Dr. Agung Wisnu Barata pada saat sambutan.   Kegiatan yang dikuti oleh unsur BPKAD, Satpol PP, KPU, Bawaslu, Bagian Hukum dan bagian Pemerintahan Setda Batang ini, dalam rangka mencari masukan dari stakeholder terkait rancangan Keputusan Bupati Batang Tentang Penetapan Tempat/Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.   Setelah dari pertemuan dan mendapat masukan dari stakeholder hari ini, selanjutnya rancangan ini akan kami sempurnakan dan bawa kebagian hukum Setda Batang untuk dilakukan langkah-langkah berikutnya, ujar Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesbangpol Kabupaten Batang, Slamet Santoso sebagai pemimpin rapat.     (Humas Bawaslu Batang)