Bawaslu Batang Gelar Podcast 'Merindu', Soroti Desain Penegakan Hukum Pemilu

BATANG – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Batang sukses menyelenggarakan Podcast Merindu (Membahas seputar Pemilu dan Demokrasi), dengan fokus tema "Desain Penegakan Hukum Pemilu". Acara ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya penegakkan hukum dalam proses demokrasi. (Rabu, 22 Oktober 2025).

Akhmad Farichin, Anggota Bawaslu Kabupaten Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa, menjadi narasumber pada acara Podcast Merindu ini. Podcast Merindu yang digelar secara daring dan disiarkan di kanal media sosial Bawaslu Batang ini, bertujuan untuk memperkaya wawasan publik, meski tidak dalam masa tahapan pemilu, edukasi demokrasi harus terus berjalan. Podcast Merindu dengan tema Desain Penegakkan Hukum Pemilu akan dikupas tuntas secara bertahap.

Dalam pembahasan, Akhmad Farichin menjelaskan mengulas kembali Dasar Hukum dan Tujuan Pemilu. Yang mana tujuan pemilu diantara yaitu: pertama, Perkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis. Kedua, Pemilu yang adil dan berintegritas. Ketiga, berikan kepastian hukum dan mencegah praktek menyimpang dalam Pemilu. Keempat, Jamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu. Kelima, Menuju Pemilu yang efektif dan efesien. Keenam, Regenerasi kepemimpinan  dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Ketujuh, Untuk memilih wakil-wakil rakyat dan wakil-wakil daerah. Kedelapan, Membentuk pemerintah yang demokratis dan kuat. Kesembilan, Mendapatkan dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, seperti yang telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Dijelaskan bahwa pemilu merupakan instrumen penting untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan memilih pemimpin secara demokratis. Akhmad Farichin juga mengingatkan bahwa dasar hukum utama pemilu, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menjadi landasan utama penyelenggaraan pesta demokrasi yang jujur, adil, dan transparan.

Pada sesi inti, podcast mengupas terkait desain penegakan hukum pemilu. Dibahas bahwa sistem penegakan hukum pemilu ada 2 yaitu penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Dalam pelanggaran itu ada Administrasi Pemilu, Pidana Pemilu dan Kode etik. Sedangkan terkait Sengketa itu ada dua yang mana ada sengketa proses pemilu dan sengketa/perselisihan hasil pemilu.

Dalam hal penegakkan hukum pemilu melibatkan beberapa lembaga, seperti Bawaslu, Sentra Gakkumdu (Gabungan Penegakan Hukum Terpadu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Selain itu juga ada PTUN dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Diskusi juga menyoroti pentingnya peran penegakkan hukum pemilu.