Bawaslu Batang hadiri Rapat Evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Semester II Tahun 2025 dan Proyeksi 2026, Perkuat Penyelesaian Sengketa Pemilu

Batang - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Batang hadiri Rapat Penyampaian Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Semester II Tahun 2025 yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Selasa (20/1/2026). Rapat ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah serta Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

Rapat tersebut dihadiri Wahyudi Sutrisno Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa (PS), Sadhu Sudiyarto Kepala Bagian PPPSP, staf Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, serta Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Koordinator Divisi PS dan staf sekretariat.

Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Wahyudi Sutrisno, dalam sambutannya menyampaikan bahwa rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil pengawasan pemutakhiran data partai politik yang telah dilaksanakan pada akhir Tahun 2025, serta evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilu sepanjang Tahun 2025 sekaligus juga membahas proyeksi program kerja Divisi Penyelesaian Sengketa Tahun 2026. Wahyudi menjelaskan, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah menyusun 5 program prioritas yang dapat dijadikan acuan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, antara lain evaluasi regulasi dan implementasi penyelesaian sengketa, publikasi kinerja, peningkatan kapasitas SDM, pelaksanaan program Bawaslu Mengajar, serta pembuatan iklan layanan masyarakat terkait penyelesaian sengketa pemilu.

“Program kerja ini bersifat acuan. Kabupaten/kota tetap dapat menambahkan inovasi atau ide sesuai kebutuhan daerah.” ujar Wahyudi.

Dalam rapat tersebut, Anggota Bawaslu Kabupaten Batang Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa (HPS), Akhmad Farichin, turut menyampaikan laporan hasil pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Semester II Tahun 2025 di Kabupaten Batang. Selain Akhmad Farichin, Anggota dan Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah juga ikut serta memaparkan laporan hasil pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Semester II Tahun 2025 di wilayah masing-masing Kabupaten/Kotanya.

Rapat ini diharapkan menjadi langkah awal dalam menyusun program kerja penyelesaian sengketa yang terukur, terencana, dan selaras dengan Indeks Kinerja Utama (IKU).