Bawaslu Batang Ikuti Rapat Konsolidasi P2H, Bahas Agenda Evaluasi PDPB dan Penguatan Program 2026

Batang - Bawaslu Kabupaten Batang mengikuti Rapat Konsolidasi Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (P2H) yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah secara daring melalui Zoom Meeting, pada Selasa (14/4/2026).

Rapat dibuka oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Amin, yang menekankan pentingnya penguatan konsolidasi internal dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan di jajaran Bawaslu.

Selanjutnya, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Nur Kholiq, menyampaikan apresiasi atas kinerja jajaran Bawaslu kabupaten/kota. Ia secara khusus menekankan pentingnya optimalisasi pelaporan kegiatan pencegahan, agar setiap kegiatan yang telah dilaksanakan dapat terdokumentasi dengan lebih baik dalam sistem form cegah online. Selain itu, penguatan pengawasan partisipatif juga menjadi perhatian agar keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu semakin meningkat.

Materi utama disampaikan oleh Kabag Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Nurdiyansyah, yang memaparkan evaluasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I Tahun 2026. Dalam paparannya, disampaikan agenda rapat yang meliputi evaluasi pengawasan PDPB, rekap data pencegahan, parmas, dan Hubal, program Saka Adhyasta Pemilu, serta persiapan pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026.

Berdasarkan data rekapitulasi pencegahan Triwulan I Tahun 2026, Bawaslu Kabupaten Batang tercatat sebagai salah satu kabupaten dengan capaian input data pencegahan yang cukup tinggi, yakni sebanyak 357 kegiatan. Capaian ini menunjukkan komitmen Bawaslu Kabupaten Batang dalam melaksanakan fungsi pencegahan secara aktif dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dapat terus meningkatkan kualitas pelaksanaan pencegahan, pengawasan, serta pelibatan masyarakat, sekaligus memastikan setiap kegiatan terdokumentasi secara optimal sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja kelembagaan.