Bawaslu Batang Ikuti Sosialisasi Penyusunan IKP Pemilu 2029

Batang – Bawaslu Kabupaten Batang mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan secara Berjenjang dan Sosialisasi Persiapan Penyusunan IKP yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam rangka memperkuat persiapan penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2029) pada, Kamis (1/10/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom tersebut diikuti jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Amin, menyampaikan bahwa pengalaman penyusunan dan pelaksanaan IKP 2024 menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan metodologi IKP menuju Pemilu 2029.

Dalam pemaparannya, Yohan dari Tim Ahli/Litbang Kompas menjelaskan bahwa IKP 2024 masih bersifat reflektif karena menggunakan data kejadian Pemilu 2019. Evaluasi juga menemukan sejumlah persoalan pada validitas konstruk, reliabilitas, kualitas data, dan validitas prediktif. Dari 61 indikator yang digunakan, 13 indikator atau sekitar 21 persen memiliki korelasi signifikan dengan pelanggaran.

“IKP 2029 diarahkan agar tidak hanya membaca kejadian masa lalu, tetapi mampu menangkap pola dan dinamika kerawanan,” jelas Yohan.

Pengembangan IKP 2029 diarahkan melalui pemisahan data menjadi komponen struktural yang relatif stabil dan komponen situasional yang bersifat dinamis. Selain itu, muncul usulan penambahan dimensi kerawanan digital, termasuk disinformasi serta aktivitas bot dan buzzer. Rasionalisasi indikator juga dilakukan dengan mempertimbangkan kontribusi indikator terhadap pelanggaran dan kemudahan memperoleh data.

Sementara itu, Adie dari Puslit Bawaslu RI menjelaskan rencana pembentukan tim enumerator di tingkat kabupaten/kota dan tim verifikator di tingkat provinsi. Tim tersebut disiapkan untuk memperkuat kualitas data sekaligus mendukung konsep IKP sebagai indeks dinamis yang membutuhkan pembaruan data secara berkala.

Sebagai bagian dari persiapan, dilakukan uji petik PDPB sebagai piloting untuk memetakan kompetensi calon enumerator. Uji petik menggunakan metode people-to-list dan list-to-people dengan target 20 responden setiap kabupaten/kota. Data sementara yang terkumpul mencapai 544 responden melalui metode people-to-list dan 424 responden melalui metode list-to-people.

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga menekankan pentingnya pengelolaan data yang akurat, konsisten, tepat waktu, relevan, dapat ditelusuri, dan terintegrasi. Jajaran kabupaten/kota didorong menetapkan PIC data yang berkelanjutan, merapikan data pengawasan, mencatat metadata, serta menerapkan mekanisme verifikasi berlapis.

Dalam sesi diskusi, sejumlah Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan masukan terkait keterbatasan SDM, penyederhanaan indikator, pemanfaatan data potensi TPS rawan, hingga pentingnya memasukkan isu penyandang disabilitas dalam pemetaan kerawanan.

Hasil uji petik selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan bersama tim ahli dan koordinator divisi pencegahan provinsi sekitar 13 Oktober 2026. Sementara itu, laporan hasil pengawasan, rekap PDPB, dan alat kerja ditargetkan disampaikan paling lambat 5 Oktober 2026.

Melalui tahapan tersebut, Bawaslu Jawa Tengah mendorong kesiapan sumber daya manusia dan tata kelola data sejak dini sebagai bagian dari proses penyempurnaan IKP menuju Pemilu 2029.