Bawaslu Batang Sampaikan Masukan Kebutuhan Anggaran Pengawasan dalam FGD Raperda Dana Cadangan Pilkada 2029
|
Batang - Bawaslu Kabupaten Batang menerima kunjungan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Dana Cadangan Pilkada Jawa Tengah Tahun 2029 di Kantor Bawaslu Kabupaten Batang.
Dalam kegiatan tersebut, H. Moch. Ichwan, S.H., M.H., anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, menyampaikan bahwa pembentukan Raperda Dana Cadangan merupakan inisiatif Komisi A sebagai langkah persiapan pembiayaan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan mendatang. Penyusunan dana cadangan dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi realisasi anggaran Pilkada 2024 serta kebutuhan anggaran pada periode berikutnya.
Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, Tietha Ernawati Suwarto, S.P., M.BA., menyoroti pentingnya pembagian komponen pendanaan pengawasan antara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Selain itu, ia juga menekankan perlunya perencanaan anggaran perlindungan bagi pengawas ad hoc, khususnya terkait mekanisme BPJS Ketenagakerjaan maupun pemberian santunan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Batang, Mahbrur, menyampaikan bahwa anggaran hibah Pilkada 2024 sebesar Rp7,2 miliar terserap sekitar 99 persen. Ia menjelaskan bahwa terdapat pembagian komponen pembiayaan antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Honorarium Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), Pengawas TPS, BPJS Ketenagakerjaan, serta kebutuhan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) ditanggung melalui anggaran provinsi. Sementara itu, honorarium Panwaslu Kecamatan, sewa sekretariat, pembentukan jajaran pengawas, dan bimbingan teknis ditanggung melalui anggaran kabupaten.
Dalam forum tersebut, Bawaslu Kabupaten Batang juga menyampaikan sejumlah kebutuhan yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan dana cadangan, di antaranya honorarium Kelompok Kerja (Pokja) Gakkumdu serta keterbatasan anggaran pelaksanaan kegiatan pengawasan.
Melalui FGD ini, diharapkan masukan dari Bawaslu Kabupaten Batang dapat menjadi bahan pertimbangan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun Raperda Dana Cadangan, sehingga kebutuhan anggaran pengawasan dan perlindungan pengawas pada Pilkada 2029 dapat direncanakan secara lebih optimal.
Bawaslu Kabupaten Batang mengapresiasi kunjungan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Diskusi ini menjadi ruang bertukar informasi dan menyampaikan masukan guna mendukung perencanaan anggaran pengawasan Pilkada 2029.
Humas Bawaslu Batang