Bawaslu Kabupaten Batang Gelar Konsolidasi Demokrasi Terkait Pengelolaan Data Pasca Pemilu di Desa Pecalungan

Batang — Dalam rangka penguatan demokrasi pasca pemilu, Bawaslu Kabupaten Batang melaksanakan kegiatan Konsolidasi Demokrasi terkait pengelolaan data pemilih di Aula Balai Desa Pecalungan. Kegiatan ini dipimpin oleh Anggota sekaligus Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Akhmad Farichin, bersama jajaran staf sekretariat.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Pecalungan beserta perangkat desa setempat. Konsolidasi ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan validitas data pemilih sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemilu yang berkualitas di masa mendatang.

Dalam sambutannya, Akhmad Farichin menekankan pentingnya pengelolaan data pemilih yang akurat dan berkelanjutan. Ia menyampaikan bahwa data pemilih yang valid menjadi fondasi utama dalam menjaga integritas proses demokrasi. “Akurasi data pemilih harus terus dijaga dan diperbarui secara berkala agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Pecalungan, Mulyono, menjelaskan bahwa pemerintah desa telah menjalankan tertib administrasi kependudukan, khususnya terkait pencatatan kematian dan perekaman KTP bagi warga yang telah memenuhi syarat. Ia menyampaikan bahwa warga yang mengalami peristiwa kematian diharapkan segera melapor ke balai desa untuk proses pembuatan akta kematian.

“Untuk data kematian, kami sudah memiliki mekanisme yang berjalan. Keluarga yang bersangkutan diwajibkan melapor agar dapat diproses administrasinya. Selain itu, warga yang telah berusia 17 tahun juga kami dorong untuk segera melakukan perekaman KTP,” jelas Mulyono.

Berdasarkan data yang disampaikan, sejak tahun lalu hingga saat ini, sebanyak 2.015 warga Desa Pecalungan yang telah berusia 17 tahun sudah melakukan perekaman KTP. Sementara itu, jumlah warga yang meninggal dunia sejak Juni 2025 hingga April 2026 tercatat sebanyak 22 jiwa dan seluruhnya telah dibuatkan akta kematian.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin sinergi yang kuat antara Bawaslu dan pemerintah desa dalam menjaga kualitas data pemilih sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemilu yang demokratis, transparan, dan akuntabel.