Selisih Data Ditemukan Pada Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP Tingkat PPK Kecamatan Pecalungan

Pecalungan - Panwaslu Kecamatan Pecalungan menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) tingkat PPK Kecamatan Pecalungan yang berlangsung pada Senin siang, 9 September 2024, di Aula Kantor Kecamatan Pecalungan. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pecalungan, dan dihadiri juga oleh seluruh anggota PPK, PPS Se-Kecamatan Pecalungan serta perwakilan dari partai politik, dan pejabat setempat.

Rapat diawali dengan upacara pembukaan dan sambutan dari Ketua PPK Kecamatan Pecalungan. Ketua PPK menyampaikan bahwa masih ada data yang perlu diperbaiki akibat perpindahan warga dan faktor lainnya, dan bahwa PPK akan terus melakukan perbaikan data yang diperlukan.

Rapat pleno terbuka resmi dibuka pukul 14.30 WIB oleh Ketua PPK Pecalungan. Setelah pembacaan tata tertib pleno, anggota PPK membaca rekapitulasi DPSHP Pemilihan Serentak 2024 tingkat PPK Kecamatan Pecalungan. Namun, pertemuan tersebut diwarnai dengan perbedaan data antara PPK dan Panwaslucam Pecalungan.

Ketua Panwaslucam Pecalungan Irawan Ambar mengungkapkan beberapa ketidaksesuaian dalam data yang disampaikan. “Kami temukan beberapa data yang tidak sesuai, khususnya terkait dengan jumlah pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan pemilih baru. Selisih data yang diidentifikasi adalah 44 pemilih TMS dan 9 pemilih baru yang terdaftar berdasarkan laporan PKD, sementara data yang diberikan oleh PPK menunjukkan perbedaan.” Terang Irawan. 

Ketua PPK Pecalungan menanggapi semua pertanyaan dan kekhawatiran, menjelaskan bahwa beberapa perbedaan mungkin disebabkan oleh kesalahan administrasi atau proses verifikasi yang belum lengkap. PPK berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap ketidaksesuaian yang ditemukan dan memastikan data yang disajikan adalah akurat.

Rekapitulasi DPSHP ini sangat krusial karena kesalahan dalam daftar pemilih dapat berdampak langsung pada legitimasi pemilihan umum. Dengan adanya rekapitulasi yang akurat, diharapkan setiap warga negara yang berhak dapat terdaftar dengan benar dan memiliki hak suara yang sah. Hal ini juga membantu mengurangi potensi sengketa terkait daftar pemilih di kemudian hari.

Rapat pleno diakhiri dengan kesepakatan untuk memperbaiki data yang telah disoroti dan memastikan transparansi serta akurasi dalam rekapitulasi DPSHP. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini dan menjaga integritas pemilihan umum yang akan datang.