Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Batang Ikuti Rapat Penguatan Zona Integritas, Perkuat Komitmen Reformasi Birokrasi Menuju WBK

Bawaslu Batang Ikuti Rapat Penguatan Zona Integritas, Perkuat Komitmen Reformasi Birokrasi Menuju WBK

Bawaslu Batang Ikuti Rapat Penguatan Zona Integritas, Perkuat Komitmen Reformasi Birokrasi Menuju WBK

Batang - Bawaslu Kabupaten Batang mengikuti Rapat Implementasi Reformasi Birokrasi melalui Penguatan Zona Integritas yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan yang diikuti Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah ini bertujuan memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Bawaslu.

Dalam kegiatan tersebut, Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Rafiudin, menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan dokumen administratif, tetapi juga harus diwujudkan melalui perubahan nyata dalam budaya kerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia menekankan pentingnya penguatan enam area perubahan, meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, manajemen sumber daya manusia, akuntabilitas kinerja, pengawasan, dan pelayanan publik. Seluruh jajaran Bawaslu juga diharapkan memiliki pemahaman yang baik terhadap tugas dan fungsi pelayanan sehingga mampu memberikan informasi dan arahan yang tepat kepada masyarakat.

Sementara itu, Shabrina Novianti dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam pemaparannya menjelaskan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan bagian penting dari percepatan reformasi birokrasi. Tujuannya adalah meminimalisasi praktik korupsi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam materi tersebut juga disampaikan sejumlah persyaratan pembangunan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), di antaranya kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKN, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, pemenuhan nilai SAKIP, serta kelengkapan bukti dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE).

Selain pemenuhan persyaratan administratif, setiap satuan kerja didorong untuk menghadirkan inovasi pelayanan yang berkelanjutan, melakukan pemetaan dan mitigasi risiko, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi secara konsisten. Pembangunan Zona Integritas juga harus memberikan dampak nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Batang diharapkan semakin memperkuat komitmen dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi di lingkungan kerja. Persiapan pembangunan Zona Integritas juga menjadi perhatian dalam menyongsong pengusulan WBK pada tahun 2027.

m

 

Humas Bawaslu Batang