Bawaslu Batang ikuti daring Koordinasi Persiapan SKPP Pasca PPKM darurat
|
Kegiatan yang dilakukan secara daring melalui zoom meeting ini juga mengkoordinasikan kelanjutan rencana pelaksanaan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif tahun 2021 yang terkendala pandemi sehingga tertunda beberapa waktu dari jadwal semula yaitu pada bulan Juli 2021. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Fajar Saka, menyatakan rapat kali ini untuk mendapakan laporan dari Bawaslu kabupaten/kota terkait persiapan pelaksanaan SKPP. Terutama terkait dengan situasi dan kondisi perkembangan Covid-19 di masing-masing daerah. Anik, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, menambahkan bahwa pelaksanaan SKPP Dasar di Jawa Tengah saat ini masih menunggu perkembangan kebijakan PPKM. Bawaslu di Jawa Tengah selaku badan publik akan terus ikut berupaya untuk mencegah penyebaran Covid-19.
Dalam pelaksanaan SKPP Dasar nanti harus mengikuti standar prosedur sesuai dengan protokol kesehatan. “Salah satunya, dalam pelaksaan SKPP Dasar, peserta disyaratkan sudah melaksanakan vaksinasi minimal dosis pertama,” tambah Anik.
Hal ini sekaligus sebagai upaya untuk membantu pemerintah dalam menjalankan program vaksinasi. Sebab, vaksinasi menjadi salah satu ikhtiar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Di Jawa Tengah, SKPP Dasar akan diikuti peserta dari 18 kabupaten/kota. Mereka akan dibagi ke dalam enam titik lokasi pelaksanaan SKPP. Terkait dengan jadwal pelaksanaan, Bawaslu Jawa Tengah masih berkoordinasi dengan Bawaslu RI dan juga menunggu perkembangan Covid-19. Fajar berharap agar Covid-19 bisa segera turun.
Pembinaan Desa Pengawasan/Politik Uang yang sempat tertunda karena PPKM agar kembali dilaksanakan sesuai dengan rencana, "yang sudah direncanakan dan dianggarkan dari awal harus segera dilaksanakan", tambah Fajar. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Kota juga dihimbau untuk bersinergi dengan satgas Covid-19 di setiap pelaksanaan kegiatan yang melibatkan masyarakat secara tatap muka.Humas Bawaslu Kab. Batang