Bawaslu Batang Ikuti Literasi Pojok Pengawasan "Urgensi IKP: Menavigasi Pengawasan Pemilu"

Batang – Bawaslu Kabupaten Batang ikuti kegiatan Literasi Pojok Pengawasan Volume 19 bertema “Urgensi IKP Menavigasi Pengawasan Pemilu” yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, pada Senin (24/8/2026). Kegiatan ini membahas pentingnya Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sebagai instrumen pencegahan dan pengawasan berbasis risiko.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Amin menyampaikan bahwa IKP menjadi peta navigasi bagi jajaran pengawas untuk mengidentifikasi potensi kerawanan, menentukan prioritas pengawasan, serta menyusun langkah pencegahan sejak dini. Penyusunannya harus didukung data yang valid dan pengalaman faktual dari Pemilu maupun Pilkada sebelumnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Nur Kholiq menekankan pentingnya penyempurnaan metode IKP dengan mengevaluasi pengalaman pengawasan sebelumnya. Salah satu isu yang perlu mendapat perhatian adalah netralitas aparatur.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Gorontalo, Moh. Fadjri Arsyad, menegaskan bahwa IKP harus mampu menjawab wilayah, tahapan, dan waktu yang memiliki potensi kerawanan tinggi. Data IKP selanjutnya harus diterjemahkan menjadi strategi mitigasi dan prioritas pengawasan.

Hal senada disampaikan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Kendal, Muhammad Habibie. Menurutnya, IKP bukan sekadar dokumen, tetapi harus menjadi kompas kerja dan roadmap pengawasan, terutama di tengah keterbatasan sumber daya pengawas di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

Ia juga menekankan pentingnya data lokal, evaluasi pengalaman sebelumnya, serta pelibatan masyarakat dan pemilih pemula dalam mendeteksi potensi kerawanan. Isu seperti netralitas ASN, akurasi daftar pemilih, politik uang, serta dinamika antarpeserta Pemilu perlu menjadi perhatian dalam mitigasi.

Melalui kegiatan tersebut, Bawaslu Jawa Tengah mendorong agar IKP tidak berhenti sebagai peta kerawanan, tetapi menjadi dasar perencanaan, penentuan prioritas, dan pengambilan langkah pencegahan yang tepat sasaran.