Perkuat Persiapan UKM, Koordinator Sekretariat Bawaslu Batang Ikuti Rakor Pemetaan Jabatan

Batang – Koordinator Sekretraiat Bawaslu Kabupaten Batang mengikuti Rapat Koordinasi Pemetaan Jabatan Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota Non Satker yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah secara daring pada Senin, 2 Maret 2026.

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menggelar rapat tersebut dalam rangka percepatan pemetaan jabatan pada Bawaslu Kabupaten/Kota yang tengah berproses menuju Unit Kerja Mandiri (UKM). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas surat Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor B-1042/KP.04.00/SJ/02/2026 tentang pemetaan jabatan pada 253 Bawaslu Kabupaten/Kota calon UKM.

Kabag Administrasi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tri Adi Bay, dalam pembukaannya menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai persiapan pengusulan Bawaslu Kabupaten/Kota yang berstatus non-UKM untuk ditetapkan menjadi UKM. Sekretaris Jenderal telah memerintahkan seluruh Bawaslu Provinsi untuk segera melakukan pemetaan terhadap kabupaten/kota yang masih berstatus non-UKM.
“Batas waktu pemetaan adalah 3 Maret 2026, sehingga diperlukan percepatan dan koordinasi intensif,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Yessi Yunius, S.E., M.Si menegaskan bahwa rapat ini bertujuan melakukan mapping terhadap PNS yang bertugas pada Bawaslu Kabupaten/Kota yang sedang menuju UKM. Pemetaan tersebut harus mengacu pada NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) jabatan manajerial, khususnya untuk jabatan Administrator dan Pengawas.

Saat ini, terdapat 15 Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang telah diusulkan menjadi UKM dan sedang dalam proses lebih lanjut di tingkat pusat. Diharapkan pembentukan unit kerja mandiri tersebut dapat dilakukan secara simultan sebagai bagian dari penguatan dan pengembangan kelembagaan Bawaslu.

Selain itu, Kepala Sekretariat juga menekankan pentingnya pembinaan kepada PPPK, CPNS, dan PNS, serta penerapan etika kerja yang tinggi sebagai bagian dari indikator penilaian kinerja.

Rapat dilanjutkan dengan validasi usulan jabatan Administrator dan Pengawas pada 15 Bawaslu Kabupaten/Kota. Melalui pemetaan ini, Bawaslu Jawa Tengah berkomitmen mendukung percepatan pembentukan UKM guna memperkuat tata kelola organisasi dan meningkatkan efektivitas dukungan administrasi di tingkat kabupaten/kota.